Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengadakan Rapat Strategis Pemetaan Evidence Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025 yang dilaksanakan pada Selasa, 8 Juli 2025 di Jakarta.

Rapat diselenggarakan sebagai ruang konsolidasi pemetaan evidence Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) dalam rangka evaluasi kualitas kebijakan BPIP untuk mengukur sejauh mana proses penyusunan kebijakan dilakukan secara profesional, sistematis, dan kolaboratif, serta bagaimana kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan mampu memberikan dampak bagi pembangunan, dengan mengedepankan prinsip berbasis bukti melalui metode pengukuran mandiri (self-assesment).

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) menjadi bagian penting dari pengukuran Reformasi Birokrasi BPIP, sebagai salah satu indikator untuk menilai kualitas tata kelola pemerintahan, serta wujud konkret dari ASTA CITA ke-7 dalam visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.”